Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani

POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR: Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, menegaskan pentingnya pengawasan menyeluruh terhadap seluruh kegiatan pembangunan yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurutnya, setiap rupiah dari anggaran harus dikelola secara transparan dan digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat.

Ahmad Yani mengatakan, pengawasan tersebut tidak hanya berlaku untuk proyek berskala besar di tingkat kabupaten, melainkan juga mencakup program-program yang dilaksanakan di tingkat rukun tetangga (RT), desa, hingga kecamatan.

“Semua pembangunan di Kutai Kartanegara harus dikontrol, mulai dari bantuan atau program di tingkat RT, desa, kecamatan, hingga kabupaten. Setiap rupiah yang berasal dari APBD harus benar-benar bermanfaat untuk rakyat,” tegasnya saat ditemui pada Sabtu (9/8/2025).

Ia menjelaskan, pengawasan ketat merupakan langkah penting untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana dan menghindari terjadinya penyalahgunaan anggaran. Dengan kontrol yang baik, setiap program yang dijalankan akan tepat sasaran dan memberi dampak positif langsung bagi masyarakat.

Menurutnya, tanggung jawab pengawasan bukan hanya berada di tangan DPRD atau pemerintah daerah, tetapi juga memerlukan peran aktif masyarakat. Keterlibatan warga dalam memberikan masukan dan melaporkan penyimpangan akan memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.

“Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan. Kalau ada yang tidak sesuai, warga bisa menyampaikan langsung agar kita bisa tindak lanjuti. Ini untuk memastikan uang rakyat kembali ke rakyat dalam bentuk manfaat yang nyata,” ujarnya.

Ahmad Yani menekankan bahwa setiap pembangunan, sekecil apa pun skalanya, harus membawa manfaat yang jelas. Bahkan bantuan pada level keluarga sekalipun harus diarahkan untuk mendorong kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kukar.

Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat untuk menciptakan sistem pengawasan yang efektif. Menurutnya, kolaborasi ini akan menciptakan pembangunan yang lebih terukur, transparan, dan tepat guna.

“Intinya, penggunaan anggaran harus berguna dan bermanfaat bagi rakyat. Tidak boleh ada dana yang digunakan untuk kepentingan di luar pembangunan,” tegas Ahmad Yani.

Dengan pengelolaan anggaran yang bersih, ia optimistis pembangunan di Kukar akan berjalan merata, tidak hanya terpusat di satu wilayah. Hal ini diharapkan dapat mempercepat peningkatan kualitas hidup masyarakat di berbagai sektor.(ADV)